Catatan Statistik Perkara Persaingan Usaha Tahun 2017

Berakhirnya tahun 2017 menandai episode yang cukup menantang bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas persaingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999).

KPPU melanjutkan komitmennya untuk tetap intensif melakukan pengawasan di bidang-bidang industri yang memiliki dimensi publik secara luas, seperti komoditi pangan, telekomunikasi, energi dan consumer goods, melalui dua hal yang menjadi tugas utamanya: pencegahan dan penegakan hukum.

KPPU juga berusaha mensinergikan tugasnya di bidang persaingan usaha dengan ikut serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah maupun Kepolisian dalam upaya untuk meredam gejolak harga beberapa komoditi pangan seperti garam, cabe, beras, jagung, dan daging sapi.

Secara keseluruhan, jumlah perkara yang diputus oleh KPPU pada 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Jenis perkara persekongkolan tender (Pasal 22 UU No. 5/1999) yang diputus KPPU tetap mendominasi, akan tetapi terdapat peningkatan impresif untuk perkara non tender dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, secara mengejutkan, presentase perkara yang dinyatakan tidak bersalah oleh KPPU juga mengalami peningkatan.

Beberapa Putusan KPPU telah menjadi highlight pencapaian KPPU, dimana terdapat dua perkara kartel yaitu kartel sepeda motor skutik dan kartel tarif handling di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

Tahun 2017 juga menandai akan berakhirnya masa tugas 7 (tujuh) orang Komisioner KPPU yang akan segera digantikan oleh para calon Komisioner yang saat ini masih sedang menjalani proses fit & proper test di DPR.

1. JUMLAH PUTUSAN

Terdapat total 17 perkara yang telah diputus oleh KPPU sepanjang tahun 2017, dengan komposisi 11 perkara tender dan 6 perkara non tender. Sebagian besar perkara tersebut merupakan register perkara tahun 2016 yang baru diputus pada tahun 2017. Sementara itu beberapa perkara dengan register 2017 masih banyak yang belum diputus hingga akhir tahun 2017 sehingga tidak diperhitungkan kedalam rekapitulasi ini.

1. PUTUSAN KPPU YANG MENYATAKAN TERLAPOR BEBAS

  Kontras dengan tahun 2016, terdapat kenaikan prosentase pelaku usaha yang diputus bebas dari dugaan pelanggaran UU No. 5/1999. Sampai dengan akhir 2017, dari 17 perkara yang diperiksa, tiga diantaranya diputus tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Jumlah ini belum termasuk dengan tiga perkara lain yang dihentikan pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan.  

1. Putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2016: Tying agreement, Praktek Monopoli dan Penyalahgunaan Posisi Dominan PT Telkom dalam insudtri jasa telepon tetap, jasa internet, dan jasa IP TV

2. Putusan KPPU No. 20/KPPU-I/2016: Price fixing tarif handling di Kawasan Tempat Penimbuan Pabean Bea Cukai Belawan, Sumatera Utara

3. Putusan KPPU No. 23/KPPU-I/2016: Tender Pengadaan Charter Hiring of 1 unit Floating Storage Offloading for Cinta Terminal

• PUTUSAN KPPU YANG DIAJUKAN KEBERATAN

  Sepanjang tahun 2017, kami mencatat terdapat 4 Putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, dan 7 Putusan yang dikuatkan. Namun demikian, kualitas analisa dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri tidak banyak mengalami perkembangan berarti, karena sebagian besar putusan Pengadilan Negeri hanya mengambil alih pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan KPPU.   Putusan KPPU yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:    

Putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:  

  Sementara beberapa perkara keberatan lain masih menunggu untuk masuk ke tahap persidangan karena masih dalam proses konsolidasi perkara. Hal ini dikarenakan adanya lebih dari satu pengadilan negeri yang menerima keberatan dari pelaku usaha, sehingga Mahkamah Agung perlu mengeluarkan penetapan penunjukan pengadilan.    

1. UPAYA HUKUM KASASI

Pada tingkat kasasi, seluruh putusan Mahkamah Agung sepanjang 2017 menolak permohonan kasasi yang diajukan baik KPPU atau pelaku usaha. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kesulitan dalam menganulir putusan pengadilan negeri dan memenangkan perkara persaingan usaha pada tingkat kasasi. Hanya terdapat satu putusan Mahkamah Agung yang favourable bagi KPPU, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 17 April 2017 yang menolak kasasi dari Toray Advanced Materials Korea Inc. sehubungan dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) Woongjin Chemical Co. Putusan ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 510/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN.Jkt.Pst. yang sebelumnya juga telah menguatkan Putusan KPPU No. 17/KPPU-M/2015. Sementara itu, kami mencatat Mahkamah Agung menolak lima permohonan kasasi yang diajukan oleh KPPU terhadap Putusan Pengadilan Negeri, yang sebelumnya telah membatalkan Putusan KPPU. Pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut mayoritas menyatakan tidak adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri selaku Judex Facti selama memeriksa keberatan perkara KPPU. Kasasi KPPU yang ditolak oleh MA adalah sebagai berikut:  

1. PUTUSAN KPPU PADA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK) DI MAHKAMAH AGUNG

  Seluruh permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pelaku usaha ditolak oleh Mahkamah Agung. PK tersebut diajukan oleh pelaku usaha yang sebelumnya telah kalah pada tingkat kasasi.  

1. Putusan Mahkamah Agung No. 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menolak PK dari PT Surya Prima Abadi,

2. Putusan Mahkamah Agung No. 15 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang menolak PK dari PT Graha Karya Semesta,

3. Putusan Mahkamah Agung No. 25 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang menolak PK dari Konsorsium PT Lina Permai Sakti, Dkk.

4. Putusan Mahkamah Agung No. 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 4 April 2017 yang menolak PK dari PT Muarabungo Plantation.

5. Putusan Mahkamah Agung No. 147 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang menolak PK dari PT Maju Medan Cipta terkait persekongkolan Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga di Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan

    Disclaimer:

1. Hasil rekap ini mungkin berbeda dengan hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPPU.
2. Rekap hanya mencakup perkara yang telah diputus. Perkara yang masih sedang dalam proses persidangan tidak dihitung.
3. Rekap dilakukan berdasarkan penelitian dari website KPPU, database HADS, serta CTS pengadilan negeri dan Mahkamah Agung.